Oleh: Oleh: Wahyuni Hatta

Seri Webinar Nasional: Bersama Menciptakan Kampus yang Aman dari Kekerasan Seksual Bali diadakan melalui media zoom (30/11/21). Bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia, Makassar International Writers Festival dan komunitas perempuan Mahima. Ni Nyoman Clara Dewi selaku moderator, Ikhaputri Widiantin, M.Si. selaku pemateri, dosen di Program Sarjana Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan saat ini ia juga mengampu kelas paradigma feminisme filsafat dan HAM metafisika filsafat seni dan juga estetika. Beliau pernah memegang project pendidikan hiasan jurnal perempuan dan menjadi redaksi jurnal perempuan pada periode 2009-2011 hingga sekarang sebagai editor lepas di jurnal perempuan. Beliau memiliki ketertarikan pada riset bertemakan feminisme seni kontemporer dan estetika terutama pada pemikiran objek dari Julia Kristeva. Luh Putu Anggreni, SH sebagai pemateri kedua adalah pengacara di LBH Apik Bali dan juga sekaligus pendiri dan sekretaris, saat ini beliau aktif di organisasi prajuru majelis desa adat provinsi Bali juga merupakan ketua Puspa di Denpasar. Beliau berpengalaman menjadi komisioner di KPID Bali dan dan juga ahli hukum PPA kota Denpasar.

Pihak penyelenggara yang pertama yaitu Makassar International Writers Festival  dan The Body Shop Indonesia telah mendukung gerakan anti kekerasan seksual agar perempuan terlindungi dan terbebas dari kekerasan seksual.  Melalui kampanye #CBSfight.forsisterhood #socklexsoftlens kita bersama sama mendukung gerakan anti kekerasan seksual, berupaya mendorong dan menciptakan ruang inklusi aman bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. Info lebih lanjut tentang Makassar international writers festival dapat mengunjungi www.makassarwriters.com.

Program kampanye ini bertujuan untuk menumpas kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan berlangsung hingga 10 Desember 2020 yang sekaligus diperingati sebagai hari HAM (Hak Asasi Manusia). Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional yang diperingati pada setiap tanggal 25 November. Webinar goes to campus ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan literasi tentang kekerasan seksual di  dunia kampus yang mendorong lahirnya sebuah sistem dan ruang aman dan nyaman dari kekerasan seksual.  

Definisi kekerasan seksual dari komnas perempuan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Dari permendikbud nomor 30 tahun 2021 didefinisikan bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Alasan mengapa kekerasan seksual sulit ditangani atau dihilangkan, pertama yaitu mengenai rape culture di mana kita menganggap kekerasan itu biasa. Hal ini menormalkan laki-laki atau pelaku bersifat agresif. Kemudian victim blamming, ada stigma yang kemudian dilekatkan kepada korban melalui bajunya, atributnya, perilakunya, aib masyarakat. Pakaian seksi tidak ada kaitannya dengan pelecehan. Lalu sudut pandang masyarakat ini mengikuti sudut pandang pelaku dan tidak berpihak kepada korban sehingga korban itu didiamkan dan diasingkan oleh masyarakat. Kemudian pengabaian terselubung tidak adanya kebijakan kampus yang secara spesifik menangani kasus kekerasan seksual, laporan si korban tidak ditangani secara intensif, tidak adanya konseling khusus untuk korban kekerasan seksual, sudut pandang rape culture yang masih sangat kental, dan pola pikir “menjaga nama baik institusi”.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Pertama, kita harus menanamkan perilaku consent. Consent adalah persetujuan atas setiap tindakan bukan manipulasi. Etika penuh kepedulian dan empati, menempatkan sudut pandang kepada korban, memberi penghargaan, mendengarkan korban ketika dia bercerita tanpa penilaian apapun cukup dengarkan saja, memberikan penguatan kepada korban.  Jaminan dan solidaritas, korban harus diberi ruang berbicara dan didengarkan, dukungan harus dilakukan oleh seluruh civitas akademik.

Mari kita sama sama belajar lebih peka terhadap lingkungan kita kemudian dari kepekaan tersebut kita bisa lebih mendengar cerita-cerita korban dengan empati tanpa penilaian. Kemudian berikanlah empati kepada korban.

Seri Webinar Nasional: Bersama Menciptakan Kampus yang Aman dari Kekerasan Seksual Maluku

James pakniany selaku moderator, R jemmy Talakua, MSc, mewakili pusat studi gender dan anak IAKN Ambon namun diwakili oleh Waldemina Yudit Tiwery, wakil rektor II IAKN Ambon, Dr.Lies Marantika, Direktur GASIRA Maluku adalah pensiunan pendeta gereja protestan maluku, Lily Yulianti Farid sebagai Direktur Makassar International Writers Festival (MIWF).

Deklarasi kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi PBB pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yng mengakibatkan kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psychologist termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di kehidupan publik atau di kehidupan pribadi. Adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya menciptakan pola relasi yang timpang, relasi kuasa yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain dan dalam banyak kekerasan terhadap perempuan kedudukan dan relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban telah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan bisa terjadi di ranah keluarga, personal, komunitas, dan Negara.

Tindakan kekerasan fisik itu berupa pemukulan, penganiayan atau kekerasan dalam bentuk lain yang mengarah pada anggota tubuh perempuan korban. Kekerasan psikis itu berupa makian, bentakan, kata kata kasar, sikap mendiamkan, atau berbgai tindakan lain yang melukai perasaan korban perempuan. Dampak dari kekerasan seksual adalah adanya luka pada organ seksual, psikis, hamil, menurunkan konsentrasi studi pada korban.

Kekerasan seksual di kampus sudah dalam tahap gawat darurat, tahun 2019-2020 ada 47 perundungan, tahun 2021 sampai oktober sudah 31 laporan (hopehelps UI). Diperlukan langkah bersama dari semua pihak termasuk institusi kampus karena yang terjadi dalam kekerasan seksual berkaitan dengan relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa. Melakukan kajian dan pemetaan, mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, literasi KS dan edukasi anti kekerasan, kerjasama pihak terkait (LSM,APH,dll).

**

National Webinar Series: Creating Campuses That Are Safe from Sexual Violence Together in Bali and Maluku

By: Oleh: Wahyuni Hatta

The National Webinar Series: Creating a Campus Safe from Sexual Violence Together in Bali was held via Zoom (30/11/21), in collaboration with The Body Shop Indonesia, Makassar International Writers Festival and the Mahima women’s community. The webinar featured Ni Nyoman Clara Dewi as moderator and Ikhaputri Widiantin, M.Sc., lecturer for the Bachelor of Philosophy Program, Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia, as a presenter. Currently Ikhaputri also teaches feminism philosophy, human rights, metaphysics, philosophy of art and aesthetics. She has run an education project for women’s journal writing and was editor of a women’s journal in the period 2009-2011. She’s now a freelance editor for a women’s journal. She has an interest in research on the themes feminism in contemporary art and aesthetics, especially regarding the thought object concept of Julia Kristeva. Luh Putu Anggreni, SH was the second speaker. Luh is a lawyer at Legal Aid Apik Bali and also the founder and secretary. Currently Luh is active in the Prajuru organization of the Balinese traditional village assembly and is the chairman of the Puspa organisation in Denpasar. Luh has experience as a commissioner at KPID Bali and also an expert on PPA law in Denpasar.

The primary organizers, namely the Makassar International Writers Festival and The Body Shop Indonesia, have supported the anti-sexual violence movement so that women are protected and free from sexual violence. Through the #CBSfight.forsisterhood #socklexsoftlens campaign, we support the anti-sexual violence movement together, trying to encourage and create a safe inclusion space for anyone who wants to participate. For more information about the Makassar international writers festival, visit www.makassarwriters.com.

This campaign program aimed to eradicate violence and harassment against women and lasted until December 10, 2020 which is also commemorated as Human Rights Day. This webinar was held to commemorate the international day against violence against women which is celebrated every 25 November. The goes to campus webinar aimed to build awareness and literacy about sexual violence on campus to encourage the creation of a system and space that is safe from sexual violence.

The definition of sexual violence from Komnas Perempuan (The National Commity for Women) is any act of humiliating, insulting, attacking, and or other actions against the body related to sexual desire and or reproductive function by force against one’s will. From the Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021, it is defined that sexual violence is any act of degrading, insulting, harassing, attacking a person’s body and or reproductive function due to imbalances in power and gender relations, to the extent that it can result in psychological, physical suffering, including disturbing one’s reproductive health, and losing the opportunity to undertake higher education safely and optimally.

The reason why sexual violence is difficult to handle or eliminate is primarily because of the rape culture where we consider violence to be normal. This normalizes the male or perpetrator as aggressive. The second reason is victim blaming, there is a stigma which is then attached to the victim through their clothes, attributes, behaviour or public disgrace. ‘Sexy clothes’ have nothing to do with harassment. Then this community’s point of view follows the perspective of the perpetrator and does not side with the victim so that the victim is silenced and ostracized by the community. Then there is a veiled neglect of the absence of campus policies that specifically deal with cases of sexual violence, reports of the victims not being handled intensively, the absence of special counseling for victims of sexual violence, the perspective of rape culture which is still very strong, and the mindset of “maintaining the good name of the institution” .

What should be done to prevent sexual violence? First, we must instill the norm of consent. Consent is approval of every action, not manipulation. Ethics is full of care and empathy, includes the perspective of the victim, gives appreciation and listens to the victim when she tells a story without any judgment. Just listening provides reinforcement to the victim. Guarantees and solidarity are required, victims must be given space to speak and be heard, support must be provided by the entire academic community.

Let’s learn to be more sensitive to our environment, then from that sensitivity we can listen more to the stories of victims with empathy without judgment. Then give empathy to the victim.

National Webinar Series: Together Creating Campuses That Are Safe from Maluku Sexual Violence

Panel members included: James Pakniany as moderator, R Jemmy Talakua, MSc, representing the center for gender and child studies at IAKN Ambon along with Waldemina Yudit Tiwery, Vice Chancellor II of IAKN Ambon, Dr. Lies Marantika, Director of GASIRA Maluku, a retired pastor of the Maluku Protestant church, and Lily Yulianti Farid as Director of Makassar International Writers Festival (MIWF).

The declaration of violence against women according to the United Nations Declaration Article 1 on Violence against women is any act based on gender differences that results in harm or suffering to women physically, sexually or psychologically, including threats of certain acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public life or in personal life. The existence of differences between men and women can create unequal relationships. This unequal power relationship is the root of the imposition of one’s will on another and, in many cases of violence against women, the unequal position and relationship between the perpetrator and the victim is a factor in the occurrence of violence against women. Forms of violence can occur in the realms of family, personal, community, and state.

Acts of physical violence occur in the form of beatings, ill-treatment or other forms of violence directed towards the victim’s female body parts. Psychological violence is in the form of swearing, yelling, harsh words, silence, or various other actions that hurt the feelings of female victims. The impact of sexual violence is the existence of injuries to the sexual organs and to the victim’s psychological health, pregnancy, and a reduction in the number of studies about victims.

Sexual violence on campus has reached a state of emergency, in 2019-2020 there were 47 harassment cases, and from the start of 2021 to October there were 31 reports (hopehelps UI). Joint steps are needed from all parties including campus institutions because what happens in sexual violence is related to unequal power relations between lecturers and students. It’s also necessary to conduct studies and surveys, integrate human rights and gender values in the curriculum, sexual violence literacy and anti-violence education, and collaboration with related parties (NGOs, APH, etc.).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.