Oleh: Oleh: Siti Nur Aulia Kharatunnisa

Menurut Ibu Sri Wilyanti Eddyono untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual, walaupun di dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan penaganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sudah ditanda tangani, akan tetapi masih banyak yang pro dan kontra untuk diproses. Kasus pelecehan seksual tidak hanya bisa terjadi di suatu tempat dan tidak hanya kepada perempuan juga terjadi di multi gender, tidak hanya terjadi kepada mahasiswa tapi juga bisa terjadi kepada dosen. Jika dilhat dari data-data di dalam dan di luar negeri kampus termasuk wilayah kekerasan seksual yang tertinggi di ruang publik tapi paling sedikit terlaporkan. Disebabkan adanya kampus yang berintegritas sehingga isu-isu terjadinya kasus pelecehan seksual itu ditutup-tutupi, sedangkan kampus yang berintegritas itu adalah kampus yang dapat menangani, merespons dan melindungi korban kekerasan.

Adapun faktor-faktor terjadinya kasus kekerasan seksual itu seperti adanya diskriminasi, legitimasi institusi budaya kekerasan, relasi kekuasaan-dominasi. Budaya kekerasan menganggap jika ungkapan-ungkapan yang sebetulnya diskriminatif dianggp menjadi biasa dan tidak dipersoalkan, maka sering terjadi toleransi terhadap kekerasan sikap yang melindungi pelaku dan akhirnya meyalahkan korban, budaya ini lah yang harus dihapuskan.  Menurut pemetaan dari Tirto, terstimoni kekerasa seksual sebanyak 174 penyintas dari 79 kampus yang ada di seluruh Indonesia dan bertamabah paska 2019. Ada 3 bentuk pelecahan seksual yang paling sering di alami korban yaitu verbal, fisik dan visual. Adapun kasus pelecehan via online juga meningkat di masa sekarang ini. Komnas perempuan mengidentifikasi adanya 200% penigkatan kasus pelecehan seksual secara online. Juga ada kasus pemaksaan hubungan seksual dan aborsi. Oleh sebab itu, penting untuk speak out against harassment dan stop bullying dan sangat penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh para korban pelecehan seksual kepada kampus karena 98% dari korban pelecehan seksual itu tidak mempercayai pihak dari kampus itu sendiri.  Contoh kasus yang terjadi di kampus besar UGM memperlihatkan bahwa adanya peraturan saja tidak cukup, peraturan harus disosialisasikan, dikembangkan bahkan didorong sampai adanya budaya yang mentolerir kekerasan itu hilang. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan dengan Department Agama kemudian membuat pengaturan surat keputusan No. 5494 Tahun 2019 tentang pedoman-pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI). Pencegahan kekerasan seksual diperlukan agar tidak terjadinya kasus pelecehan yang terulang, tidak terlepas dari upaya menghilangkan steriotip gender, ras, abilitas, disabilitas dan lainnya, menghilangkan berbagai budaya yang berpotensi terjadinya kekerasan di sekitar kampus. Adapun dampak dari kekerasan pelecehan seksual secara psikologis berkaitan dengan aspek perkembangan identitas dan konsep diri, kehadiran gangguan psikologis tertentu, perkembangan keterampilan social tertentu.

Seri Webinar Nasional: Bersama menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual di Sulawsi Selatan

Dr. Ir Mardiana E. Fachry M.Si merupakan tim Ahli Kesetaraan Gender SDG Center UNHAS mengemukakan informasi yang bahwa banyak kekerasan dan berlangsung sudah cukup lama dan tidak banyak perubahan walaupun undang-undang sudah banyak mendukung. Dari data yang telah didapatkan Indonesia termasuk ke dalam negara yang tidak aman untuk perempuan.  Kampus dimana tempat berlangsungnya tridharma berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual karena kita tau kampus merupakan tempat bagi orang-orang intelektual di situlah sumber strategis dari orang-orang untuk menghasilkan manusia berkualitas. Juga ada beberapa kegiatan yang dapat terjadi potensi terjadinya kasus kekerasan pelecehan seksual seperti karyawisata, konferensi, kemah siswa, acara antar universitas, baksos, penerimaan maba dan lain-lain. Adapun kekerasan seksual itu sendiri merupakan keterkaitan dengan tubuh seseorang atau keterkaitan yang membuat seseorang tidak nyaman, merasa terhina bukan hanya sekedar melihat bahwa itu fisik, hal-hal yag berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia dengan manusia lain dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang ada.  Kekerasan pelecehan dari kampus menurut Guru Besar Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Professor Alimatul Qibtiyah Ph.D mengatakan masyarakat Indonesia hampir 70% menyalahkan korban dan korban tersebut adalah perempuan. Cara penanganan korban harus berperinsip pada kerahasiaan korban, tidak menghakimi, non diskriminasi, tidak berkelanjutan dan mengedepankan sikap empati.


Menurut Ibu Lusi Palulungan SH. M. HUM yang merupakan aktivis perempuan dan pembina dewi keadilan Sulawesi Selatan, implikasi PERMENDIKBUDRISTEK PPKS ini berupaya menghilangkan area abu-abu yang ada selama ini, area abu-abu adalah aktivitas-aktivitas yang dipahami secara tidak hitam dan tidak putih apakah itu merupakan kekerasan seksual atau bukan. Permendikbud ini sangat inklusif karena di dalamnya mengatur tentang pendampingan mencakup konseling, advokasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, bimbingan sosial dan rohani, serta pendamping bagi penyandang disabilitas. Adapun poin-poin penting dalam permendikbud: 1. Fokus permendikbud no. 30 tahun 2021, di mana fokus pada kekerasan seksual. 2. Memprioritaskan hak dan perlindungan korban. 3. Sasaran dari permendikbud ini yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. 4. Kekerasan seksual meliputi verbal, fisik, nonfisik dan melalui teknologi informasi. 5. Adanya pendampingan, perlindungan, pemulihan korban dan pengenaan sanski administrative dalam penanganan kekerasan seksual. 6. Pembetukan satgas sebagai tindak lanjut dari permendikbud No.30 Tahun 2021.

**

National Webinar Series: Together Creating A Campus That Is Safe From Sexual Violence in Jambi and South Sulawesi

By: Oleh: Siti Nur Aulia Kharatunnisa

According to Mrs. Sri Wilyanti Eddyono, even though the Education Ministry’s Regulation No. 30  of 2021 concerning the prevention of sexual violence in universities, has been signed, there are still many pros and cons to be assessed to create a campus that is safe from sexual violence. Cases of sexual harassment can not only happen in one place and not only to women but also occur in multi gender, not only to students but also to lecturers. If we look at the data at home and abroad, campuses are among the areas where sexual violence is the highest in the public sphere, but the least reported. Due to the existence of a campus with integrity, the issues of sexual harassment cases are covered up, while a campus with integrity is a campus that can handle, respond to and protect victims of violence.

The factors for the occurrence of cases of sexual violence include discrimination, the legitimation of violent cultural institutions and power-domination relations. The culture of violence considers that if expressions that are actually discriminatory are considered to be commonplace and are not questioned, then there is often tolerance for violence, attitudes that protect the perpetrators and ultimately blame the victims. This culture must be abolished. According to Tirto media’s survey, 174 survivors of sexual violence were surveyed from 79 campuses throughout Indonesia, with numbers increasing since 2019. There are 3 forms of sexual harassment that are most often experienced by victims, namely verbal, physical and visual. The cases of harassment via online are also increasing nowadays. Komnas Perempuan (The National Committee for Women)  identified a 200% increase in online sexual harassment cases. There are also cases of forced sexual intercourse and abortion. Therefore, it is important to speak out against harassment and stop bullying and it is very important to create a mechanism that is better and can be trusted by victims of sexual harassment to campus because 98% of victims of sexual harassment do not trust the campus itself. Examples of cases that occurred on the big campus of UGM (Gadjah Mada University) show that having regulations alone is not enough, regulations must be socialized, developed and even encouraged until the existence of a culture that tolerates violence disappears. Therefore, Komnas Perempuan and the Department of Religion then made arrangements for Decree No. 5494 of 2019 concerning guidelines for preventing and overcoming sexual violence at Islamic religious universities (PTKI). Prevention of sexual violence is needed so that there are no repeated cases of harassment, it is inseparable from efforts to eliminate gender, race, disability, and other stereotypes, eliminate various cultures that have the potential for violence around campus. The impact of psychological sexual harassment is related to aspects of identity and self-concept development, the presence of certain psychological disorders, and the development of certain social skills.

Dr. Ir Mardiana, E. Fachry and M.Si are a team of Experts on Gender Equality at the UNHAS SDG Center. They conveyed that a lot of violence has been going on for a long time and not much has changed even though the law has been supportive. From the data that has been obtained, Indonesia is included in a list of countries that are not safe for women. The Tridharma campuses have the potential for sexual violence to occur because we know that campuses are a place for intellectuals and a strategic resource for people to educate quality human beings. There are also several activities that could potentially lead to cases of sexual harassment and violence such as field trips, conferences, student camps, inter-university events, social services, new student admissions and others. Meanwhile, sexual violence itself is a relationship with one’s body or a relationship that makes a person uncomfortable, feel humiliated. We see that it is  not just physical, but involves things related to human relationships with other humans in carrying out existing activities. Regarding violent harassment on campuses according to Professor of Gender Studies at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Professor Alimatul Qibtiyah Ph.D, said that almost 70% of Indonesians blamed the victim and the victim was a woman. The method of handling victims must be based on the confidentiality of the victim, non-judgmental, non-discriminatory, not cyclical and should prioritize empathy.

According to Mrs. Lusi Palulungan SH. M. HUM is a women’s activist and leader for the Goddess of Justice in South Sulawesi. The implication of this Education Ministry Regulation is that it seeks to eliminate the gray area that has existed so far. The gray area concerns activities that involve sexual violence, which was previously unclear under the law. This Education Ministry Regulation is very inclusive because it regulates assistance including counseling, advocacy, health services, legal assistance, social and spiritual guidance, as well as mentoring for persons with disabilities. The important points in the Education Ministry Regulation include: 1. A focus on the elimination of sexual violence. 2. Prioritizing the rights and protection of victims. 3. The targets of this Education Ministry Regulation are students, educators, education staff, campus residents and the general public who interact with students, educators and education staff at Tridharma University 4. Sexual violence includes verbal, physical, non-physical and through information technology. 5. There is assistance, protection, and trauma recovery for victims and the imposition of administrative sanctions in handling sexual violence. 6. The establishment of a task force as a follow-up to Education Ministry Regulation No. 30 of 2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *