Dialog Kebijakan #2: Wikithon “Siap Kerja?”

Makassar, 7 Oktober 2025 – Rumata’ bersama BASAsulsel Wiki, BASAibu Wiki, serta Makassar Creative Hub menyelenggarakan Dialog Kebijakan #2 dengan tema “Siap Kerja?” di Makassar Creative Hub, Anjungan Pantai Losari.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Dialog Kebijakan pertama yang membahas keterampilan digital dan public speaking. Dialog kedua dibuka oleh pihak Rumata’ dan dihadiri oleh Kalla, Forum Duta Pemuda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, komunitas pemuda, serta organisasi perempuan.

Tujuan kegiatan ini adalah menyepakati agar seluruh gagasan menjadi satu kesatuan agenda aksi. Pembahasan teknis meliputi monitoring, evaluasi, serta durasi program.

Perwakilan Kalla, Andi Pradhitya Ramadhan (Didit), menyampaikan bahwa pihaknya memiliki program Unlock Youth di Bikin Bikin. Program ini berfokus pada pengembangan pemuda melalui pembuatan CV dan personal branding.

“Kami punya Unlock Youth di Pengembangan bisnis Kalla untuk pengembangan pemuda di Bikin Bikin, untuk membuat CV dan personal branding. Kami bisa memberikan Narasumber dari Kalla untuk digital dan skill public speaking dari Kalla Group, kami punya Kalla Learning, workspace internal Kalla untuk pengembangan internal,” kata Didit.

Ia juga menambahkan adanya coaching clinic finansial dan HR bersama praktisi, dengan dukungan tambahan dari Disnaker. Pemuda sendiri akan menjadi pemantau dan implementor aksi.

Peserta memberikan masukan mengenai jumlah peserta yang diusulkan sekitar 30 orang, termasuk dari Unhas dan SMA 17. Hal ini perlu dipastikan formatnya lebih jelas.

F. Mapellawa dari Dinas Tenaga Kerja menegaskan, “Standar BLK adalah 15 orang, dimana kami dapat memberikan bantuan untuk booth dan sosialisasi.” Ia juga mengingatkan agar administrasi dilaksanakan minimal H-7 agar mobil booth pembuatan AK-1 bisa digunakan.

Selain itu, Mapellawa menekankan ketersediaan internet dan komputer agar peserta dapat berlatih Google Workspace.

Salah satu peserta, Fahmi, mengatakan, “Beberapa peserta lain juga mengatakan aksi-aksi lain bisa memberikan Disnaker dan pemuda sebagai pemateri.”

Koko Firmansyah dari Dinas Pariwisata juga menyampaikan, “Kebutuhan, pelaksanaan kapan, harus jelas agar kami bisa memberikan berbagai bantuan seperti Narasumber secara maksimal beserta bantuan lainnya.”

Forum Duta Pemuda yang diwakili Fikal menambahkan, “Materi untuk siswa dan mahasiswa harus direncanakan.”

Isu anggaran turut disorot. Dr. Rizal dari Dinas Provinsi Sulsel menyampaikan, “Ini soal anggaran, tidak bisa ditentukan sebelum tahu berapa anggaran serta pelatihan ini berbayar atau tidak. Mobil K-3 untuk keselamatan kerja juga bisa kami persiapkan.”

Pandangan berbasis gender juga disampaikan oleh Dian Aditya Ning Lestari (Diku). Ia menegaskan, “Jangan lupa ada keseimbangan gender dalam pemilihan narasumber dan peserta, karena saat ini diskriminasi bagi pencari kerja perempuan masih banyak.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan Irma dari Ruang Kolaborasi Perempuan yang mengatakan, “Kita perlu mengetahui apakah perangkatnya sesuai spesifikasi dan ini bisa dimasukkan di Gdocs, dengan target 60% perempuan dan 40% laki-laki, kami bisa membantu menyasar para peserta perempuan utamanya yang ingin berwirausaha.”

Untuk mengukur keberhasilan, akan dilakukan pre-test dan post-test bagi peserta. Selain itu, Mini-Expo juga akan dilaksanakan dan memberi manfaat untuk masyarakat umum. Peserta diwajibkan membawa laptop masing-masing.

Diku juga menekankan pentingnya mentoring dan pendampingan pasca-program dengan indikator dari instansi terkait.

Target tindak lanjut acara ditetapkan pada Kamis, 6 November 2025 dengan lokasi tentatif. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan selama sekitar tiga bulan.

Dinas Tenaga Kerja menyebutkan akan melibatkan pihak ketiga seperti Lembaga Pelatihan Kerja atau BPK dalam pelaporan. Dinas Pariwisata menambahkan jumlah peserta dapat dijadikan indikator keberhasilan.

Salah satu peserta mengusulkan agar monitoring dilakukan melalui pengamatan langsung. Peserta lain mendorong agar program dapat diperluas hingga ke Takalar dan kabupaten lain karena keterampilan ini sangat dibutuhkan.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Dialog Kebijakan #2 menegaskan komitmen bahwa pemuda tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pemantau dan implementor aksi menuju kesiapan kerja.